Sesuai dengan prediksi, meskipun tidak kita inginkan, bahwa tahapan penghitungan suara merupakan salah satu fase yang rawan konflik. Hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Pilkada. Di Provinsi Kepri hal yang sama juga terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten Kepri. Paska pemungutan suara tanggal 30 Juni 2005 lalu muncul mobilisasi massa yang mengatasnamakan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya menuntut pertanggungngjawaban KPUD dan Pemilihan ulang Pilkada. Sebagai Negara transisi yang sedang menuju Negara demokrasi moderen tentu dari berbagai sisi banyak terjadi kekurangan yang harus dievaluasi, tetapi tentu saja evaluasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya konflik yang terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada termasuk wailayah kepulauan Riau juga dikarena ruang kompetisi politik yang lebih kecil dibanding dengan kompetisi politik nasional seperti pemilu yang pernah kita laksanakan, sehingga elite politik bisa dengan mudah memobilisir massa sebagai pressure politik untuk mencapai tujuaannya. Selain ruang politik (scope politic) yang kecil, konflik pada pemungutan suara bisa juga terjadi karena sikap elite politik yang tidak siap menerima kekalahan dan mengakui keunggulan rivalnya. Di Amerika contohnya, paska penghitungan suara kandidat yang kalah langsung mengakui kekalahan dirinya dan mengakui kemenangan kandidat rivalnya. Ini menunjukkan sikap sebagai negarawan yang baik bahwa memang rakyatlah yang menghendaki pemimpin terbaik untuk melayani rakyat. Baca entri selengkapnya »

Dalam ilmu politik, suksesi politik adalah suatu cara dimana suatu kekuasaan di transfer dari individu,kelompok atau rezim kepada individu, kelompok atau rezim lainnya. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah proses peralihan tersebut dapat berjalan dengan baik?. Untuk itulah, agar proses tersebut berjalan dengan baik dan mulus maka diperlukan sebuah sistem yang mengatur pelaksanaan tahap demi tahap dari suksesi politik yang menyangkut dengan institusi pelaksana yang independen, pengawasan yang memadai dan komitmen pilar-pilar yang terkait dengan suksesi tersebut untuk menyukseskan. Baca entri selengkapnya »

Negara Indonesia sudah terlanjur berada di wilayah yang serba semu (pseudo), ideologi yang semu, demokrasi yang semu, kesejahteraan yang semu, institusi politik yang semu pada zaman orde baru. Sentralitas dan uniformitas menjadi kata kunci (key words) dalam setiap kebijakan politik yang dilakukan sehingga terjadinya penumpukan urusan yang berlebihan di Jakarta. Begitu juga dengan Pemilihan Kepala Daerah, semua calon kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, apakah calon tersebut baik,buruk atau dapat diterima masyarakat ataupun tidak. Baca entri selengkapnya »

Pada saat dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pemerintah No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah banyak pihak yang kecewa karena tidak terakomodirnya calon independen untuk dapat berkompetisi dalam PILKADA tanpa melalui kendaraan partai politik. Untungnya didalam PP No.6 tahun 2005 peluang tersebut masih terbuka bagi calon independen yang ingin maju meskipun tetap dengan menggunakan jalur partai politik seperti yang tercantum didalam pasal 37 ayat 3 yang berbunyi “ Partai Politik ataupun gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon”. Baca entri selengkapnya »